Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lapas Cilacap Ikuti Evaluasi Pembangunan ZI

CILACAP - Demi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Jajaran Struktural Lapas Kelas IIB Cilacap Ikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Melalui Aplikasi Zoom bersama Jajaran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, (Kamis (19/05/2022).

Kegiatan evaluasi dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Bertempat di ruang rapat Lapas Kelas IIB Cilacap.

Baca juga: Tim Humas Bapas Nusakambangan Raih Peringkat ke-4 Rekap Keatifan Web site

Hal ini dilakukan Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang wilayah birokrasinya berorientasi pada pelayanan, dan anti-korupsi.

Evaluasi yang serta-merta diikuti oleh Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah memberikan beberapa arahan terkait pembangunan wilayah birokrasi yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

Baca juga: Kalapas Cilacap Pimpin Coffee Morning Bersama Jajaran Struktural Bahas Program Pembinaan di Dalam Lapas

Pembangunan Zona Integritas merupakan pembentukan reformasi birokrasi agar tercipta penegakkan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas serta selalu melakukan perbaikan tiada henti. 

WBK dan WBBM merupakan predikat yang disandangkan kepada suatu unit pelaksanaan yang memenuhi sebagian besar grafik dalam perubahan manajemen perubahan, penataan pengaturan SDM, peningkatan pengawasan, penguatan pemeliharaan kamtib, serta penguatan keseimbangan kinerja.

Baca juga: Dandim 0701/Banyumas Beri Motivasi Murid Baru SMA Negeri 1 Purwokerto

Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin Menyampaikan, Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah segala jenis tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pelayanan. Dimana dalam pengamalannya agar senantiasa dapat meningkatkan sinergi, akuntabilitas bekerja, serta mengadakan pengarahan atau penyuluhan tentang gerakan anti gratifikasi, anti pungli, dan penanggulangan korupsi.

"Negara yang maju, harus memiliki kualitas wilayah birokrasi yang mumpuni. Bersemangat dalam melayani masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD. Anti-KKN, anti pungli, anti gratifikasi", Ucap Kakanwil.

Baca juga: FGD Bersama BNPT, Bapas Nusakambangan Optimalkan Penempatan Napi Terorisme

(N.SoN/***)